BEKASI-JAKARTA
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan KKN Denny Indrayana menilai, serangan M Nazaruddin kepada Partai Demokrat, utamanya Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, melalui Metro TV tak lebih dari upaya untuk mencari sensasi.Denny menegaskan, pengakuan Nazaruddin bukan fakta hukum, melainkan pengakuan sepihak. "Ini lebih pada sensasi daripada bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Jika berbicara konsistensi, banyak informasi yang inkonsisten. Uang yang mengalir ke Anas berubah-ubah," kata Denny kepada para wartawan di kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (20/7/2011).
Dalam wawancara dengan Metro TV, Selasa, Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet 2011, mengatakan, Anas turut menerima jatah terkait pembangunan Stadion Ambalang sebesar Rp 50 miliar. Mantan Bendahara Umum PD ini juga mengatakan, Anas menerima uang Rp 7 miliar terkait proyek wisma atlet.
Denny mengaku tak percaya bahwa Anas memiliki kesepakatan tertentu dengan pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan juga Ade Rahardja, untuk melokalisasi kasus Nazaruddin. Anas, sambung Nazar, berjanji akan mengamankan posisi pimpinan KPK periode berikutnya untuk Chandra dan juga Ade asalkan KPK tak memanggil Anas, Sekjen Angelina Sondakh, dan anggota Fraksi Partai Demokrat, Mirwan Amir, terkait kasus tersebut.
Atas tudingan ini, Chandra, Ade, dan Juru Bicara KPK Johan Budi SP telah membantahnya. "Saya lebih percaya KPK daripada orang yang sedang buron. Seseorang yang menjadi tersangka kasus korupsi bisa mengatakan apa saja," kata Denny.
Denny juga tak percaya bahwa Nazaruddin tak terlibat kasus korupsi sama sekali. Denny mengaku percaya keterangan Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa anggota Komisi III DPR tersebut pernah menyuap Sekjen MK Janedri M Gaffar sebesar 120.000 dollar Australia.
(KOMPAS)
RELATED POST :
0 comments:
Post a Comment