Pemprov Yakini Kebenaran Data Kerusakan Gempa Kerinci

BEKASI-JAKARTA

Pemprov Jambi meyakini kebenaran data kerusakan akibat gempa Kerinci berkekuatan 7,0 SR yang dihimpun dan disampaikan Pemkab Kerinci.

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, AM Firdaus di Jambi, Kamis mengatakan, Pemprov mempercayai data kerusakan yang dilaporkan Pemkab Kerinci, dan jika terjadi manipulasi, nanti ada tim dari BPKP yang mengaudit kerugian dan bantuan yang masuk untuk daerah itu.

Penegasan Sekda tersebut sekaligus menjawab banyaknya informasi yang meragukan dan simpangsiurnya mengenai data korban gempa yang terjadi pada Kamis, 1 Oktober lalu, bahkan ada yang menduga dimanipulasi.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Raflinur SH, yang menyatakan pihaknya merujuk kepada data dari Pemkab Kerinci terhadap kerusakan dan kerugian.

Saat ini pihaknya juga masih melakukan pendataan, dan mengakui adanya perubahan data dari yang sebelumnya didapat. Penyempurnaan data itu merupakan permintaan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Berdasarkan pendataan, rumah yang rusak berat sebelumnya tercatat 474 unit, setelah dilakukan penyempurnaan jumlahnya menurun menjadi 418 unit, jumlah rumah rusak total sebanyak 59 unit, rumah rusak ringan 849 unit.

Jumlah keseluruhan rumah yang rusak akibat gempa berjumlah 1.326 unit, jumlah korban gempa di Kerinci sebanyak 1.384 kepala keluarga (KK) atau 6.310 jiwa.

Sedangkan fasilitas umum lainnya juga rusak, seperti mesjid dan mushala ada 14 unit, dua rusak total, delapan rusak berat, dan empat rusak ringan.

Bangunan sekolah ada 12 unit yang rusak, terdiri dari gedung SD, SMP, dan SMA, delapan PAUD dan satu unit Puskesmas, total kerugaian akibat gempa Kerinci mencapai Rp98 miliar.

Mengenai korban jiwa yang meninggal akibat gempa ada tiga orang, namun korban yang meninggal akibat runtuhan rumah hanya ada satu orang, satu lainnya meninggal akibat penyakit jantung, dan satu lainnya akibat kecelakaan.

Ketika ditanya mengenai langkah apa yang akan diambil ke depan, Raflinur mengatakan, pihaknya sudah mengajukan bantuan kepada pemerintah pusat, dan menjadi kewenagan pemerintah pusat untuk menentukan jumlah bantuan yang akan diberikan.

"Kita sudah usulkan bantuan perbaikan infrastruktur. Data ini juga kita lampirkan. Selanjutnya kita tinggal menunggu realisasi bantuan pusat karena mereka yang menentukan," tambahnya.(ANTARA)

Share