Menepis Isu Diskriminasi Evakuasi Korban Gempa

BEKASI-JAKARTA

Saat ribuan relawan dan tim SAR bekerja keras mencari, mengevakuasi dan menyelamatkan korban-korban tertimpa puing bangunan dan tanah longsor akibat gempa 7,9 SR di Sumatra Barat (Sumbar), isu tak sedap berhembus di dunia internasional tentang diskriminasi evakuasi terhadap warga keturunan China yang ikut menjadi korban.

Isu itu membuat risau pemerintah Indonesia, satu tim intelijen khusus TNI dikirim ke Padang untuk mencari tahu kebenarannya.

Tim itu menelusuri kawasan pemukiman warga keturunan China di Padang yang memang banyak bangunanya ikut porak poranda diguncang gempa dan terlihat upaya pertolongan para korban tetap dilakukan disana.

"Jadi isu itu tidak berdasar, tak ada diskriminasi di sini," kata perwira tim itu yang tidak bersedia disebut nama dan satuannya.

Ia sempat memperlihatkan, bukti isu yang dimuat pada satu situs jejaring pertemanan yang ditulis dengan bahasa asing.

Dalam situs itu, ada kalimat seruan kepada dunia internasional untuk penghentian bantuan bagi korban gempa di Sumbar karena ada diskriminasi evakuasi korban dari warga keturunan.

Tapi dalam kenyataan itu tidak terbukti di lapangan semua korban diperlakukan sama sebagai warga negara Indonesia, kata dia.

Sarkorlak Penanggulangan Bencana Sumbar juga segera bertindak cepat menepis isu tersebut agar tidak menimbulkan preseden buruk bagi Sumbar dan Indonesia.

Ketua Harian Sarkorlak Penanggulangan Bencana Sumbar, Marlis Rahman menegaskan, tidak ada diskriminasi dalam evakuasi korban gempa bagi warga keturunan China di Kota Padang.

"Semua korban diperlakukan sama sebagai warga negara Indonesia," tegasnya.

Ia menyatakan, tidak ada diskriminasi pencarian korban di kawasan pemukiman warga keturunan di kampung China.

Ketegasan, tambahnya, untuk menepis dan menanggapi isu yang berkembang di dunia internasional yang telah menuding terjadi diskriminasi evakuasi korban gempa terhadap warga keturunan China.

Menurut dia, pada hari pertama pascagempa pimpinan daerah telah mendatangi kawasan permukiman warga keturunan itu untuk mengetahui kondisi di lapangan dan menentukan bentuk bantuan yang harus segera dilakukan.

Ia mengakui, cukup banyak bangunan bertingkat yang roboh di kawasan itu yang butuh waktu lebih lama untuk dibersihkan sekaligus evakuasi terhadap adanya korban yang diperkirakan ikut tertimbun.

Personil TNI juga sudah banyak berada di kawasan itu, namun mereka tidak bisa melakukan pembersihan karena belum ada izin dari pemilik, katanya.

Tim SAR tentu tidak bisa main bongkar saja, tanpa izin pemilik karena dikhawatirkan barang-barang yang selamat akan hilang, kata Marlis yang juga Wakil Gubernur Sumbar itu.

Sedangkan para pemilik bangunan banyak yang mengungsi ke Jakarta hingga Singapura, tambahnya.

Ia meminta semua pihak tidak terpancing isu diskriminasi yang dihembuskan pihak-pihak tidak bertanggungjawab dan tanpa kebenaran di lapangan itu.

Upaya menepis isu juga dengan dilakukannya tinjauan ke kawasan terkena gempa di kampung China oleh Menteri Perdagangan Marie Pangestu.

Sebelumnya, Walikota Padang juga berkunjung dan makan bersama dengan warga di daerah itu dan terjadi perbauran antara etnis keturunan dan warga pribumi yang menjadi korban sebagai sesama warga negara Indonesia.(ANTARA)

Share